Terbaru, JK mengkritik pembangunan jaringan kereta ringan (LRT) Palembang dan Jabodebek yang dianggap tidak efisien dan terlalu mahal biaya konstruksinya. Kritik tersebut pertama kali disampaikan saat berkunjung ke Pabrik Precast LRT Jabodebek, Pancoran, Jakarta, Senin (14/1/2019) dan saat berbicara di Hotel Kempinski, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).
Dikutip dari CNBC Indonesia, JK menilai pembangunan LRT Jabodebek terlalu mahal karena dibuat melayang atau elevated. Selain itu, pembangunan di samping jalan tol juga dikritik JK lantaran menghambat perluasan jalan bebas hambatan itu.
JK juga menyebut pembangunan LRT Palembang sebagai proyek coba-coba turis lokal yang belum jelas nilai ekonominya. Padahal proyek LRT perdana tersebut kerap dibanggakan oleh Presiden Jokowi karena mendukung perhelatan Asian Games 2018.
JK pun sempat pula mengungkapkan kekhawatirannya atas proyek jalur kereta api Trans Sulawesi yang mulai dioperasikan pada akhir 2018 lalu. Ia menilai pembangunan jalur kereta api di Sulawesi tidak akan efisien mengingat jumlah penduduk Sulawesi tidak sebanyak penduduk di Jawa.
"Barang apa mau diangkut dari Utara ke Selatan, Selatan ke Utara? Enggak ada. Kalau barang dan orang tidak akan efisien, kereta api hanya efisien di Jawa karena penduduk 160 juta," kata JK dikutip dari detikcom.
Di hadapan para undangan yang kebanyakan insinyur, JK mengingatkan agar pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi massal, tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis. Pembangunan infrastruktur perlu memikirkan dampak perekonomian pula. "Infrastruktur juga harus efisien," kata JK.
Jokowi-JK mulai renggang
Sejumlah kritik yang disampaikan oleh JK memunculkan kembali anggapan keretakan hubungan yang sempat mencuat selama rezimnya bersama Jokowi. Analis politik sekaligus Direktur Riset Populi Centre, Usep S. Ahyar, memandang kritik itu sebagai indikator kerenggangan hubungan JK dan Jokowi.
Usep berpendapat demikian karena kabar ketidakharmonisan ini memang sudah lama muncul. Ketidakharmonisan ini pun dipicu banyak alasan seperti reshuffle kabinet dan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
"Mungkin saja dan kabar ketidakharmonisan itu memang sudah lama terdengar. Beberapa 'orangnya' Kalla, kan, diganti. JK mendukung pasangan Anies-Sandi dan Jokowi di pasangan yang berbeda,� kata Usep dikutip dari Tirto.
Selain itu, Usep berpendapat, peran JK di pemerintahan Jokowi tampak tidak begitu dominan. Ini berbeda dengan kondisi saat JK menjadi Wakil Presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004-2009.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menilai kritik tersebut muncul karena JK baru melihat langsung pembangunan infrastruktur yang diklaim berkembang pesat tersebut.
"Wakil presiden itu kan enggak langsung ngurusininfrastruktur kan. Nah mungkin baru dengar baru lihat kali, sehingga baru bereaksi," ujar Sufmi.
Menurut Sufmi, kritikan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut senada dengan pandangan Prabowo Subianto bahwa pembangunan LRT terlalu mahal. Ini menjadi menarik, lanjutnya, ketika kritikan bukan hanya datang dari oposisi melainkan juga dari dalam pemerintah sendiri.
"Memang kan sudah berapa kali pak Prabowo (menilai) bahwa komponen LRT itu terlalu mahal, pak Prabowo bilang dalam beberapa kesempatan dan pemerintah bilang bahwa itu sudah dihitung. Tapi ini kita agak kaget juga bahwa kemudian pak JK baru sadar kalau itu komponennya terlalu mahal," katanya.
Post a Comment
Post a Comment