"Bagaikan pertandingan sepakbola, hasil pertandingan sudah diketahui hasilnya ketika pluit ditiup wasit (KPU) tanggal 21 Mei dini hari dengan mengukuhkannya dalam sidang pleno sesuai mekanismenya, tapi kemudian sesuai prosedur hukum yang ada, KPU mempersilakan jalur hukum yang disediakan undang-undang untuk ke MK bila ada keberatan, lalu paslon 02 menggunakan dan memilih saluran hukum dan konstitusional itu ke MK," ungkap Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan kepada wartawan, Senin (10/6/2019).
Dengan gugatan Prabowo-Sandi atas hasil Pilpres 2019 ke MK, Hinca menilai pertandingan masih terus berlanjut. Koalisi Prabowo-Sandiaga disebut masih akan menuntaskan perjuangan dalam Pilpres 2019 di MK.
"Mari kita ikuti dan lakoni bersama sampai selesai. Itulah esensinya berkoalisi dan PD setia berada di jalur itu," sebut Hinca.
BPN Prabowo-Sandiaga mempersilakan Demokrat jika ingin pergi lantaran pernyataan elite partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengusulkan agar koalisi dibubarkan. Hinca meminta semua pihak tidak panas.
"Santai sajalah kita berpolitik itu, dan selalu saya sampaikan dengan perumpamaan di sepakbola karena sepakbola (olahraga) dan politik mempunyai karakter yang sama: fairness, respect, justice, and glory (kegembiraan)," tuturnya.
"Sekeras apa pun pertandingan jika waktu sudah berakhir dan peluit sudah ditiupkan tanda pertandingan berakhir, bersalaman adalah kewajiban. Merebut juara adalah ikhtiar mulia, menyentuh garis finish untuk menyelesaikan pertandingan adalah kewajiban," sambung Hinca.
Anjuran untuk membubarkan koalisi sebelumnya disampaikan Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter-nya, Minggu (9/6). Rachland menilai mempertahankan koalisi seperti mengawetkan permusuhan di antara dua kubu dan memelihara potensi benturan di akar rumput.
Atas usul tersebut, anggota BPN Prabowo-Sandiaga yang juga politikus PAN, Saleh Daulay, mempersilakan apabila Demokrat hendak pergi dari koalisi. Ia meminta Demokrat tak menyeret parpol koalisi lainnya dalam perseteruan dengan kubu Prabowo-Sandi.
"Saya kira Demokrat memiliki masalah tersendiri dengan Prabowo-Sandi. Jika itu betul, sebaiknya disampaikan langsung, tidak perlu diumbar di publik. Kalau diumbar, orang pasti akan menduga ada manuver tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mau pergi baik-baik silakan. Kalau membubarkan koalisi, harus dibicarakan lintas koalisi. Kalau mau pergi sendiri, saya kira itu hak. Silakan saja," kata Saleh, Mingg (9/6).
Menurut Saleh, Demokrat tak perlu menganjurkan koalisi dibubarkan. Dia mengatakan, parpol koalisinya itu bebas untuk menentukan pilihan politiknya sendiri tanpa perlu mengeluarkan pernyataan yang memantik api dalam koalisi. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Adil Makmur milik Prabowo-Sandiaga terdiri dari PAN, Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat. Saleh meyakini semua parpol koalisinya akan dengan legawa melepas Partai Demokrat pergi jika memang itu langkah yang diambil.
"Itu pendapat sepihak Partai Demokrat. Mungkin Demokrat melihat bahwa mereka sudah tidak lagi bagian dari koalisi. Atau mungkin mereka mau keluar karena ada tawaran yang lebih baik. Nada-nada seperti ini kelihatannya banyak disampaikan oleh para pengurus Demokrat. Tentu ada target dan sasaran yang mau dicapai. Itu sah-sah saja. Itu hak partai Demokrat," urainya.
"Koalisi kan didasarkan atas kesadaran dan kerelaan semua pihak. Tidak ada paksaan sedikit pun. Dulu mereka juga gabung atas keinginan sendiri. Nah, sekarang kalau mau pisah, itu juga boleh atas keinginan sendiri. PAN tidak bisa mencampuri sikap politik partai lain. Kami menghargai semua pilihan yang ada," imbuh Saleh. (Detik)
Post a Comment
Post a Comment